KPU dan Sekretariat

383

Sinergi KPU dan DUKCAPIL untuk Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kembali membangun kolaborasi dan sinergisitas menuntaskan masalah data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Upaya berkolaborasi dan membangun sinergitas tersebut ditandai dengan kunjungan kedua belah pihak secara bergantian. Diawali oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Anggota Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat August Mellaz serta Sekretaris Jenderal Bernad Dermawan Sutrisno menyambangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rabu 11 Mei 2022. Keesokan harinya, Kamis (12/5/2022) giliran Dirjen Zudan Arif Fakrulloh beranjangsana ke kantor KPU bertemu dengan Ketua Hasyim Asyari didampingi para Komisioner Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin dan August Mellaz. Kunjungan dan koordinasi yang dilakukan dua lembaga tersebut guna mempersiapkan Pemilu 2024 terutama terkait keakuratan daftar pemilih yang menjadi salah satu perhatian bersama untuk menciptakan pemilu yang lebih baik. Melalui daftar pemilih yang valid KPU juga berupaya memberikan jaminan hak memilih (right to be voters) bagi masyarakat dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. "Selama dua hari kita bangun kembali chemistry, dan itu sudah kita dapat. Sudah ada kesepakatan antara KPU dan Dukcapil untuk menyelesaikan masalah data pemilih, harus saling sinergi dan kolaborasi," kata Zudan dalam pertemuan dengan Ketua KPU dan para komisioner. Sementara itu, Anggota KPU RI August Mellaz menyampaikan, “Kunjungan balasan yang dilakukan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke KPU RI merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi antar lembaga dalam rangka mengidentifikasi berbagai persoalan dan mencari solusi-solusi terbaik untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024”.


Selengkapnya
373

Aksi Buruh di KPU, Dukung Pemilu 14 Februari 2024

Hari ini, Minggu (1/05) bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day, ratusan massa buruh melakukan aksi dan orasi di depan Kantor KPU RI Jl Imam Bonjol No 29 Menteng Jakarta Pusat. Massa aksi buruh terlihat menggunakan baju hitam dan oranye. Massa aksi juga terlihat membawa beberapa atribut, seperti bendera dan spanduk, yang berisi tuntutan mereka. Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar KPU RI. Dalam aksi tersebut, massa buruh menyuarakan sejumlah hal. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu, massa menyampaikan agar Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Kemudian massa juga menyampaikan penolakannya terhadap politik uang. Selain itu, massa juga menyuarakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak agar tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.


Selengkapnya
356

Rakor Perencanaan, Program, dan Anggaran Tahun 2022

Jum'at (22/04), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru turut mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2022". Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui media dalam jaringan (daring). KPU Kota Banjarbaru menghadiri Rakor dengan bertempat di Aula KPU Kota Banjarbaru.  Hadir mewakili KPU Kota Banjarbaru adalah Hereyanto, Anggota KPU Kota Banjarbaru selaku Ketua Divsi Perencanaan, Data dan Informasi, dengan turut didampingi oleh Sekretaris KPU Kota Banjarbaru, Hj.Khairunnisa, S.Sos, MM. dan Fitria Wulan Dhani, S.AP, M.IP., selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, dan sejumlah staf pelaksana.


Selengkapnya
336

Penerimaan Hasil Lelang Kotak Suara Karton Raih Peringkat Pertama Kemenkeu

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan penerimaan uang hasil lelang kotak suara berbahan karton kedap air menduduki peringkat pertama berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan. Penerimaan uang hasil lelang kotak suara tersebut yang kemudian disetorkan KPU ke kas negara. "Perlu kita ketahui, penjualan kotak suara itu kita mendapat peringkat pertama penerimaan lelang dari barang kayak begini ini, mendapat pemasukan besar dari penilaian Kementerian Keuangan," kata Hasyim dalam sebuah diskusi virtual (19/4/2022). Hasyim menerangkan, bahwa kotak suara yang terbuat dari karton kedap air tidak masuk dalam aset negara atau barang milik negara. Sehingga barang tersebut bisa langsung dilelang setelah gelaran pesta demokrasi rampung. "Begitu pemilu selesai, karena statusnya bukan aset negara, bukan barang milik negara, maka dapat dilelang. Begitu dilelang maka kita dapat pengembalian masukan yang banyak, dan bisa kita setor juga ke kas negara," ujar Hasyim.


Selengkapnya
375

KPU RI Tetapkan Susunan Divisi dan Korwil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan keputusan Nomor 102 dan 109 tahun 2022, yang menetapkan ketua dan susunan penanggung jawab divisi serta susunan koordinator wilayah anggota KPU RI periode 2022-2027. Berikut adalah Ketua dan susunan Penanggung Jawab Divisi KPU RI periode 2022-2027: Ketua KPU RI: Hasyim Asy'ari Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Ketua: Yulianto Sudrajat Wakil Ketua: Parsadaan Harahap Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Ketua: August Mellaz Wakil Ketua: Betty Epsilon Idroos Divisi Data dan Informasi Ketua: Betty Epsilon Idroos Wakil Ketua: Mochammad Afiffuddin Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan Ketua: Parsadaan Harahap Wakil Ketua: Yulianto Sudrajat Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua: Idham Holik Wakil Ketua: August Mellaz Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua: Mochammad Afiffuddin Wakil Ketua: Idham Holik    


Selengkapnya
403

KPU Berharap Fokus Pada Aspek Elektoral

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU berharap dapat berfokus pada anggaran untuk kebutuhan aspek elektoral. Sementara, kebutuhan aspek lainnya diharapkan didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah."Kami memohon, sebaiknya kami konsentrasi kepada anggaran yang aspek elektoral saja. Yang seperti dukungan fasilitasi kesehatan dalam rangka situasi per-covid-an, oleh karena itu nanti mohon fasilitasi juga dari pemerintah daerah untuk pemeriksaan kesehatan teman-teman calon penyelenggara," ucap Hasyim. Hal tersebut disampaikan oleh Hasyim Asy'ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah, Rabu (13/4) di Jakarta. Hasyim Asy'ari juga mengatakan, KPU bisa saja kembali memangkas anggaran Pemilu 2024 dari yang sudah diusulkan sebesar Rp 76,6 triliun. Namun KPU membutuhkan dukungan infrastruktur serta layanan kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 membutuhkan anggaran Rp 110,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran kebutuhan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 33,8 triliun secara multi years.


Selengkapnya