Anggota KPU RI yang juga sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik menyampaikan bahwa saat ini KPU RI sedang berusaha untuk menambah honorarium bagi badan penyelenggara ad hoc dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

"Porsi anggaran Pemilu 2024 untuk honorarium ad hoc memang besar. Insya Allah honorarium untuk badan ad hoc akan naik signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019," ujar Idham.

Sementara terkait dengan besaran honorarium untuk ad hoc, Idham menambahkan, "Untuk besaran honorarium, kita juga harus memperhatikan regulasi lain yang berlaku. Misalnya saja dari Kementerian Keuangan. KPU dalam hal ini tidak berdiri sendiri."

Hal tersebut disampaikan oleh Idham Holik saat menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Mhd Wahyu NZ, Ketua Divisi SP3M-SDM KPU Kota Banjarbaru. Sebelumnya, Wahyu mempertanyakan imbas efisiensi anggaran dan komitmen alokasi anggaran Pemilu 2024 berdasar hasil konsiyering KPU dan DPR terhadap honorarium ad hoc.

Wahyu menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk reward bagi para anggota badan ad hoc, juga perlu diperhatikan keadilan honorarium ad hoc. "Nominal mungkin sama, tapi nilai akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena adanya perbedaan nilai itulah maka diperlukan keadilan, yang salah satunya memiliki konsekuensi perbedaan besaran antar daerah," ujar Wahyu.

Persoalan terkait dengan honorarium ad hoc tersebut dibicarakan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilangsungkan di Aula KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (16/) di Banjarmasin.